Staf Ahli Menteri Kehutanan Sebut Dorong Transisi Ekonomi Hijau Dengan Program FOLU

Bogor, Bindo.id – Staf Ahli Menteri Kehutanan, Haruni Krisnawati, menyebutkan program Forestry and Other Land Use (FOLU) akan mendorong transisi ekonomi hijau.

Sektor FOLU diproyeksikan memangkas sekitar 60 persen dari total emisi di dunia.

“Ini (FOLU) akan mendorong menuju transisi ekonomi hijau, kalau mungkin mendengar ada istilah perdagangan karbon ke depan di rangkaian itu. Tentunya itu hanya salah satu instrument saja, ada banyak channel-channel yang akan bisa mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi,” tutur Haruni pada Journalist Workshop on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Bogor, Sabtu (17/5/2025).

Target FOLU Net Sink 2030, pemerintah juga butuh melakukan penyeimbangan aspek sosial dan lingkungan.

Haruni menyebutkan dari sisi lingkungan, tujuan kegiatan FOLU untuk memulihkan ekosistem, ketahanan iklim, maupun konservasi.

Sedangkan pada aspek sosial ikur melibatkan masyarakat sekitar hutan di proyek itu.

“Ada pemberdayaan masyarakat, dan tentunya termasuk masalah-masalah sosial, konflik dan sebagainya. Harapannya dari kegiatan FOLU bisa jadi penengah,” ujarnya.

Di lain sisi, Haruni menyoroti tentang triple planet crisis berupa perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, serta degradasi lingkungan di sektor kehutanan.

Dirinya menilai FOLU dapat menjadi cara untuk mengatasi kondisi tersebut.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut tentunya kami tidak bisa sendiri, pemerintah tidak mungkin menghadapi tantangan tersebut sendiri. Perlu kerja sama, partisipasi dari semua pihak dari private sector, akademisi, komunitas, tentunya dukungan dari internasional agar Folu Net Sink bisa berhasil,” ujar Haruni.

Pemerintah perlu pendanaan Rp 400 triliun untuk proyek FOLU Net Sink 2030. Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, menyebutkan awalnya target pendanaan di sektor FOLU senilai Rp 200 triliun di tahun 2022.

Akan tetapi angka tersebut diprediksi naik dengan mempertimbangkan target penurunan emisi pada sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah serta industri pengolahan.

“Ternyata perlu dana sekitar Rp 400 triliun, dan kalau ini ditanggung oleh APBN tentu tidak akan mampu. Sehingga kami bisa menggali semua sumber-sumber pendanaan,” ujar Ruandha, Jumat (16/5/2025).

Dirinya mengatakan pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk menghibahkan dana di proyek FOLU.

Dana penanganan perubahan iklim termasuk program FOLU Net Sink 2030 terkumpul senilai Rp 21 triliun. Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Sekarang sudah sekitar Rp 21 triliun sudah ada di BPDLH yang sudah dialokasikan untuk implementing partner. Ada 51 implementing partner, dan yang terbaru 21 implementing partner yang akan melakukan kegiatan-kegiatan FOLU,” tutur Ruandha.

FOLU Net Sink termasuk kondisi di mana penyerapan karbon lebih besar daripada yang dihasilkan.

RI harus melakukan pemangkasan sebanyak 140 juta ton CO2 ekuivalen di 2030 untuk dapat mencapai kondisi itu.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion