Connect with us

Info Regional

Klarifikasi Dispar Kaltim Tentang Anggaran Rp 1,7 Miliar Untuk Influencer

Published

on

Sekretaris Dispar Kaltim, Restiawan Baihaqi [sapos]

Samarinda, Bindo.id – Dalai dokumen bernomor 000.7.2/2753/Bapp-II/2025 yang diteken oleh Gubernur Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2025, tercantum alokasi anggaran senilai Rp 1,7 miliar di Dinas Pariwisata untuk kegiatan promosi melalui influencer.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur menuturkan dana itu tak ditujukan bagi influencer individu, namun untuk pembuatan konten promosi oleh talent profesional lewat agensi.

Anggaran Masih Tahap Rancangan

Sekretaris Dispar Kaltim, Restiawan Baihaqi, menuturkan usulan anggaran tersebut sifatnya masih rancangan serta belum pasti terealisasi sebab APBD Perubahan (APBD-P) 2025 belum disahkan.

“Untuk anggaran itu saat ini masih dalam rancangan APBD-P yang disusun oleh Bappeda dan rencananya akan ditaruh di Dinas Pariwisata,” tutur Restiawan di Samarinda, Rabu (15/10/2025).

Ia mengatakan program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata lewat media digital.

“Dalam rangka mengembangkan pariwisata, banyak cara yang kita lakukan, termasuk promosi melalui media sosial. Rencananya akan dibuat video pendek tentang kepariwisataan di Kalimantan Timur untuk ditayangkan di platform seperti TikTok dan Instagram,” ungkapnya.

Fokus pada Talent, Bukan Influencer

Kata Restiawan, pemakaian istilah influencer pada dokumen anggaran tak tepat sebab yang dimaksud yakni talent profesional yang dikelola agensi.

“Bahasanya lebih tepat talent, bukan influencer. Jadi nanti agensi yang punya talent akan mengelola kontennya, bukan secara pribadi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi semua pengajuan anggaran dalam APBD-P 2025, termasuk juga program promosi pariwisata itu.

“Kemungkinan semua akan kita evaluasi. Yang penting program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap jalan,” tutur Seno.

Dia mengatakan jika ada program yang dianggap belum mendesak, termasuk alokasi untuk promosi digital, maka akan ditunda.

Baca Juga  BPOM Didorong Untuk Mengawasi Influencer Yang Lakukan Review Skincare

“Kalau ada program yang tidak terlalu diperlukan, kita akan skip dulu supaya visi dan misi gubernur serta wakil gubernur tetap terarah,” ujar Seno.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *