Bahas Perlindungan WNI dari Bencana Alam, Kemenko PMK Dan Delegasi Kamboja Adakan Pertemuan

Jakarta, Bindo.id – Pertemuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan delegasi Kamboja membahas tentang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dari bencana alam di Kamboja.

Pertemuan ini diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana bersama delegasi Kamboja yaitu Deputi Sekretaris Jenderal Non-Bank Financial Service Authority Kamboja Phay Som, beserta Country Director WFP Indonesia Jennifer Rosenzweig di Jakarta pada Selasa (5/8/2025).

“Pertemuan ini menjadi wadah bagi Indonesia untuk berbagi praktik baik penanggulangan bencana, mulai dari pembiayaan risiko bencana, asuransi bencana, hingga perlindungan sosial adaptif,” ujar Merry pada keterangan resmi.

Merry mengatakan risiko bencana alam sebagai tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara.

Ia menuturkan Indonesia dan Kamboja, memiliki kondisi geografis dan sosial yang beragam, sama-sama menghadapi ancaman seperti banjir, kekeringan, maupun bencana hidrometeorologi yang kian intens sebab terjadinya perubahan iklim global.

Kata Merry, pertemuan ini tujuannya tak hanya sebagai ajang diskusi teknis, namun juga untuk memperkuat kemitraan bilateral antar kedua negara.

“Indonesia memandang kerja sama ini sebagai simbol solidaritas antarbangsa. Kami berharap kolaborasi Indonesia–Kamboja di bidang penanggulangan bencana dapat terus diperluas,” tutur Merry.

Di kesempatan itu, Merry menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah dikembangkan Indonesia dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan tersebut berupa integrasi pembiayaan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, penerapan skema asuransi dan dana kontingensi, serta penguatan perlindungan sosial adaptif untuk kelompok rentan.

Dirinya juga menyoroti tentang pengembangan pendekatan antisipatif dengan berbasis sistem peringatan dini. Pendekatan ini dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi serta data geospasial untuk melakukan pemantauan risiko secara real-time, sehingga respons pada bencana bisa dilaksanakan lebih cepat serta tepat sasaran.

“Kami menyadari bahwa tidak semua pengalaman Indonesia bisa diterapkan secara langsung di Kamboja,” ujarnya.

“Namun kami berharap praktik-praktik baik ini dapat menjadi inspirasi sekaligus membuka peluang baru bagi kerja sama yang lebih erat,” lanjutnya.

Di kesempatan itu, sejumlah kementerian, lembaga, maupun mitra pembangunan ikut menjelaskan praktik baik penanggulangan bencana, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Reasuransi Indonesia Utama, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Jasa Asuransi Indonesia.

Dalam pertemuan ini juga membahas tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketangguhan bencana yang berkelanjutan. 

Selain pada tingkat pemerintah, harapannya kerja sama juga melibatkan akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan internasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung forum-forum kerja sama internasional di bidang kebencanaan,” ujarnya.

Ia mengatakan pertemuan ini penting sebagai sarana berbagi pengalaman, membangun kapasitas, serta memperkuat jejaring pada tingkat kawasan.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion