Proyek Tak Mendesak Akan Ditunda Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil

Jakarta, Bindo.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan berimbas terhadap rencana pembangunan di Ibu Kota Jakarta.

Beberapa proyek yang dianggap tak mendesak akan ditunda Pemprov DKI Jakarta.

“Beberapa pembangunan-pembangunan kita harus lihat, kita harus evaluasi. Mana yang utama itu yang didulukan. Yang tidak, kita harus postpone (tunda),” ujar Rano ketika ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).

Kata Rano, terdapat 2 sektor pembangunan yang tak akan tersentuh pemangkasan, yaitu penyediaan air bersih serta proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Kedua program itu dianggap sangat penting sebab menyangkut kebutuhan warga Jakarta.

“Tinggal kita pilih prioritas mana yang harus kita prioritaskan. Air ini prioritas, kemudian MRT bagian prioritas,” tuturnya.

Pemangkasan DBH tak hanya terjadi di Jakarta, namun juga berlaku di semua daerah. Pemprov DKI dan DPRD akan membahas ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sebelumnya telah disepakati.

“Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan,” ujar Rano.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer untuk Ibu Kota dalam rencana APBD 2026 dari target Rp 26 triliun jadi sekitar Rp 11 triliun.

Dikhawatirkan kondisi tersebut akan berimbas pada target APBD 2026 yang dipatok Rp 95 triliun.

“DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” ujar Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion